Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) seharusnya tidak hanya sekedar dilihat dari sisi kebutuhan tambahan pendanaan. PHLN memiliki peran sebagai pengungkit dan katalis pembangunan, dengan pemanfaatannya sebagai sarana berbagi pembelajaran (transfer of knowledge), pengungkit investasi (investment leverage) dan meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama internasional (international cooperation).
Studi Kebijakan ini merangkum scaling up Hasil-Hasil Terbaik Proyek Pinjaman & Hibah Luar Negeri. Pelaksanaan proyek PHLN selama ini telah memberikan hasil dan manfaat langsung untuk penerimanya, serta menghasilkan banyak pengalaman dan pembelajaran (keberhasilan dan kegagalan) yang diperoleh baik di level konsep, teknis, maupun pengelolaan proyek.
Hasil dan manfaat dari proyek PHLN tersebut tidak seharusnya berhenti setelah proyek berakhir. Oleh karena itu, pemerintah mengarahkan agar keberlanjutan proyek dapat diperhatikan dan diperkuat.
Diharapkan Studi kebijakan ini dapat dijadikan bahan studi lanjutan bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat umum yang berminat terhadap kajian pembangunan.
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN | A. Latar Belakang | B. Policy Questions (Pertanyaan Kebijakan) | C. Kerangka Kerja Studi dan Organisasi Penulisan Laporan |
2. KONSEP SCALING UP (REPLIKASI) | A. Definisi dan bentuk scaling up | B. Langkah-langkah Scaling up | 3. KEBIJAKAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PHLN* | 4. CONTOH PRAKTIK SCALING UP/ PROYEK PHLN DI INDONESIA | A. Pemilihan Contoh Praktik Scaling up | 1. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) | 2. READ (Rural Empowerment and Agricultural Development) |
3. REKOMPAK (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) | B. Pemetaan Proses Scaling up Proyek PHLN | C. Kesimpulan Scaling up Proyek PHLN |
5. FRAMEWORK SCALING UP/ (KERANGKA KERJA REPLIKASI) PHLN | A. Langkah Scaling up Proyek PHLN secara Umum |
B. Penguatan Kebijakan untuk Scaling up | C. Tindak Lanjut |
Policy Studi ini diterbitkan oleh Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2014.
